JAKARTA - Pembangunan kampung nelayan kini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir.
Program ini tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik permukiman, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto membahas langsung progres program tersebut bersama jajaran terkait.
Rapat yang digelar Kamis itu menyoroti capaian pembangunan kampung nelayan yang kini telah memasuki tahap signifikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbangun 65 titik kampung nelayan di berbagai wilayah.
Capaian tersebut disebut setara dengan 50% dari tahap pertama pembangunan. “Ya progres sudah 50 persen dari tahap 1 dan mudah-mudahan bisa segera selesai di 65 titik,” ujar Trenggono
Pernyataan ini menandakan bahwa pemerintah optimistis target penyelesaian tahap awal dapat dirampungkan sesuai rencana.
Progres Pembangunan Dan Target Penyelesaian
Program kampung nelayan dirancang sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir. Pembangunan tidak hanya mencakup hunian, tetapi juga sarana pendukung aktivitas ekonomi. Dengan telah terbangunnya 65 titik, pemerintah menilai fondasi tahap awal sudah terbentuk.
Angka 50% menjadi indikator bahwa proyek berjalan sesuai jalur. Pemerintah berharap penyelesaian di seluruh titik tahap pertama dapat segera terealisasi. Fokus saat ini adalah memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga sekaligus mempercepat penyelesaian konstruksi.
Langkah percepatan juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang sebelumnya meminta agar pembangunan kampung nelayan dipacu demi mendukung pengentasan kemiskinan. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat pesisir.
Kampung Nelayan Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa program kampung nelayan menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Menurutnya, pendekatan struktural diperlukan agar masyarakat tidak kembali terjerumus dalam kondisi rentan.
Budiman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan kelembagaan.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi, atau orang yang sudah terentaskan bisa saja jatuh miskin kembali kalau kelembagaan seperti koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat. Kami setuju dengan pendapat itu,” ujar Budiman.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa bantuan sementara tidak cukup untuk menciptakan kesejahteraan berkelanjutan. Dibutuhkan sistem dan kelembagaan yang mampu menopang aktivitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Penguatan Kelembagaan Dan Produktivitas Masyarakat
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mendorong penguatan kelembagaan ekonomi di kawasan kampung nelayan. Budiman menambahkan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah usulan untuk memperkuat produktivitas masyarakat.
“Kuat secara finansial dan aktivitas produktif bisa didorong. Kemudian masyarakat dan anggota-anggota bisa merasakan hasilnya. Kami menyampaikan beberapa usulan dan berdiskusi dengan Bapak Presiden,” paparnya.
Penguatan finansial dimaksudkan agar nelayan memiliki akses permodalan yang memadai. Sementara itu, dorongan terhadap aktivitas produktif bertujuan meningkatkan nilai tambah hasil perikanan. Dengan demikian, kampung nelayan tidak hanya menjadi kawasan hunian, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
Pendekatan ini diharapkan menciptakan siklus ekonomi yang sehat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap kelembagaan dan permodalan, produktivitas meningkat dan pendapatan menjadi lebih stabil.
Kolaborasi Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pesisir
Pembahasan dalam rapat terbatas menunjukkan adanya koordinasi lintas lembaga dalam merealisasikan program kampung nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab pada aspek teknis pembangunan, sementara BP Taskin mengawal dimensi pengentasan kemiskinan.
Kolaborasi ini menjadi kunci agar pembangunan tidak berjalan parsial. Infrastruktur, kelembagaan, dan dukungan finansial harus terintegrasi agar dampaknya terasa langsung oleh masyarakat.
Dengan progres mencapai 50% pada tahap pertama, pemerintah kini berfokus pada percepatan penyelesaian serta penguatan aspek ekonomi. Targetnya bukan hanya menyelesaikan pembangunan fisik, tetapi memastikan kampung nelayan mampu berdiri sebagai komunitas yang mandiri dan produktif.
Melalui arahan Presiden Prabowo, program ini diposisikan sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penguatan koperasi, akses pembiayaan, dan dorongan produktivitas menjadi fondasi agar nelayan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia diharapkan menjadi model pembangunan berbasis komunitas yang efektif. Progres 50% pada tahap awal menjadi pijakan penting menuju target penyelesaian penuh sekaligus penguatan ekonomi masyarakat pesisir secara menyeluruh.